Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sangat kita kenal selama ini adalah PNPM Mandiri. Dimana sering kita saksikan di tayangkan televisi hampir setiap hari akhir-akhir ini. Program ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang yudoyono. Hal ini terbukti banyak media mensurvey keberhasilan program pemberdayaan ini, masyarakat yang dulu miskin dengan adanya program pemberdayaan ini bisa membantu keluar dari keterpurukan.
Begitu juga program pemberdayaan yang di bentuk oleh Pemerintah Propinsi Riau dengan nama UED-SP ( Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam ) di bawah naungan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ( BPPM ) untuk memperlancarkan program K2I ( kemiskinan, kebodohan, dan infratruktur ) oleh Gubernur Riau- Rusli zainal.
Tepatnya bulan juni 2008 kemarin, dalam Musyawarah Desa ( MD ) saya terpilih salah satu Ketua Pengelola UED-SP tersebut yang mana di pandu oleh PD ( Pendamping Desa ) bersama KORDA ( Koordinator Daerah ). Selang beberapa minggu saya bersama 2 rekan yakni TU, dan Perlengkapan mengikuti pelatihan di Pekan Baru selama seminggu. Kebetulan saya dipercaya menjadi ketua Kelas untuk utusan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengwakili utusan 20 Desa. Program Pelatihan tersebut selama sebulan dengan jadwal roling seminggu sekali per-Dua Kabupaten.
Dalam Pelaksanaan dilapangan nanti. Dimana dana UED-SP bersumber dari dana APBD Propinsi dan Sharing APBD Kabupaten. Masing-masing Desa akan di Bagikan Dana sebesar Rp.500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah). Namun Program tersebut sampai saat ini belum teralisasi. Setahu saya baru 4 Desa ( Teluk Pulau muka, Kubu, Teluk Bano, Sei.Nasib ) dari Dana Propinsi yang Cair. Sisanya ada 16 Desa belum Cair.
Program Pemberdayaan UED-SP ini di Kabupaten Rohil di Tangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sudah Hampir 6 Bulan belum ada jawaban pasti mengenai cairnya dana 500.000.000 Per desa dan keseluruhnya 8 Miliar per 16 Desa ini. Yang selalu di janjikan Pejabat Rokan Hilir, di suruh tunggu bulan demi bulan dengan alasan bermacam-macam. Dan kebanyakan kawan-kawan sudah malas mengurusnya. Hal ini di terbelakangi Program pemberdayaan tahun sebelumnya, dimana dana sharing APBD Kabupaten Rohil juga tidak ada yang cair.
Setahu saya Kabupaten Rohil akan tutup buku tanggal 10 Desember 2008 ini, nah jika juga belum teralisasi dananya, ya…ngak taulah mungkin ngak akan cair.. meniru ucapan teman-teman PD ( pendamping Desa ) yang di utus dari Propinsi. Klo tahun kemarin selesai tutup buka akhir tahun, mau minta di cairkan kata orang keuangan Ngak boleh, karena anggaran tahun lalu ngak bisa di cair ini, terus….yang jadi pertanyaannya kemana Uang tersebut ? di kembalikan ke APBD ??? apa Memang seperti itu ??? Trus siapa yang mengusut ??? kite nich ya…orang2 kecil ngak bisa berbuat banyak ??
Mohon teman-teman, LSM, DPRD atau stakeholder bersangkutan memberikan masukan, agar dana dan Program Pemberdayaan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan ! dengan adanya Program ini banyak masyarakat kita akan di mudah akses peminjaman Modal, ngak sesulit harus ke BANK yang Banyak Proseduralnya. Kemiskinan akan berkurang / turun , wirausaha akan tumbuh, masyarakat makin cerdas bukan sebalik untuk memodohkan masyarakat untuk kepentingan segelinter orang.
Ini hanya sebuah catatan kecil terjadi di Rokan Hilir, masih banyak program pemberdayaan ngak berjalan seperti PNPM Mandiri juga dananya ngak cair dan program-program lain…wassalam.
0 komentar:
Post a Comment